P2SDKP: TENGGELAMKAN SAJA KAPAL ASING PENCURI IKAN
Jumat, 08 Februari 2008 - oleh : admin | 640 x dibaca
P2SDKP: TENGGELAMKAN SAJA KAPAL ASING PENCURI IKAN
Pasaman Barat: Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) mengajak para nelayan ikut serta menjaga potensi kelautan Indonesia. Bahkan, para nelayan diminta untuk tidak ragu menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
Imbauan tersebut disampaikan Direktur Jenderal P2SDKP Aji Sularso di di Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, Kamis kemarin. Di sana Aji menyerahkan sebuah speedboat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Penyerahan bantuan speedboat ini terkait maraknya pencurian ikan di wilayah perairan Pasaman Barat akhir-akhir ini.
Menurut Aji, sepanjang 2007, DKP berhasil menyelamatkan kerugian negara hingga Rp 360 miliar dari pencurian potensi kelautan Indonesia. Angka ini memang tidak banyak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Aji mengakui bila dibandingkan dengan potensi kelautan yang dicuri, jumlahnya masih terlalu kecil.(DEN)
Sumber : Metrotvnews.comJum'at, 18 Januari 2008 05:38 WIB
KAPAL MERAH PUTIH HRS BERJAYA DILAUTNYA SENDIRI. Rabu, 15 Juli 09 - oleh : Yohanes Wijaya
YALESVEVA JAYAMAHE
SAYA SANGAT SETUJU JIKA KAPAL2 IKAN ASING DITENGGELAMKAN...TAPI BERANI atau TIDAK MELAKSANAKAN STATEMENT ITU? BERSIHKAN DULU (INTERNAL DKP) DARI ORANG2 YANG MEMILIKI KEPENTINGAN. Dan harus berani mengatakan STOP KAPAL IKAN ASING MASUK PERAIRAN INDONESIA : KITA MEMLIKI TNI-AL MARINIRnya, KITA PUNYA POLRI POLAIRnya, KITA PUNYA PSDKP....kurang apa lagi??
Mohon di periksa: di Ambon, di Tual, di Benjina (Dobo), Timika, Merauke, Tarempa, diperairan kota2 yg saya sebut itu Kpl Ikan ASING leluasa berkeliaran, tambat labuh, bunker, tramper . Memalukan pak...segeralah diREALISASI Statement bapak ini! Saya kira rekan2 Alumni Perguruan Tinggi Perikanan di-bumi Merah-Putih ini akan mendukung bapak.
China, Taiwan, Thailan sangat butuh Rawmat (ikan) dari INDONESIA, panjang garis pantai yang kita (IND) miliki berlipat kali dibandingkan mereka tapi mengapa justru INDUSTRI PERIKANAN KITA diKENDALIKAN oleh mereka? Industri Pengolahan Ikan kita 'TERPURUK', Ini sangat memalukan!
Kiata harus membuat kondisi / mengkondisikan Industri Perikanan kita BERJAYA DI NEGRI SENDIRI dengan cara menutup Kapal Ikan ASING masuk ke perairan IND.
Jadi, langkah awalnya adalah tindak tegas bagi internal DKPnya yang menjadi cukong Kapal Asing! Pantau terus Kapal2 Asing yang masih beroperasi di IND (via VMS): BBM Hasil Tangkapanya secara periodik harus di laporkan ke Darat ke Instansi terkait dan hasil Laporannya harus akuntable (bisa diakses via Internet, oleh siapapun). Dengan cara ini akan mudah diketahui kesetaraan antara (GT) kapal Vs Tonase ikan yang di LAPORkan. Dan seharusnya Sejak dari awal (Cek Pisik Kapal) harus di data secara BENAR!
Coba bapak bayangkan: di Pelabuhan Ambon yang kasat-mata (Umum bisa melihat) dan lokasinya bersebelahan dg Lanal Ambon, dekat dg Kapal Pengawas Perikanan, berulang2 terjadi tramper ikan. Belum lagi di Dobo (Benjina), Timika dan Merauke. Saat ini Arafura masih Gila...
Artinya bahwa, jika kita mau dan punya keinginan keras untuk memberantas IF dan sejenisnya (IUU) ...maka lakukan-lah secara SERIUS, Jangan hanya Jago Kandang: yang ditangkap malah kapal2 Merah Putih, Nelayan Kita terbatas pak, jangan ditakut2i terus, lama2 jadi Habis pak.
Institusi seperti DKP sudah waktunya bisa ber-manfaat bagi Ekonomi Kerakyatan. siapa lagi, Kalau bukan DKP YANG HARUS memulai ?
Kami sangat yakin: jika DKP (Pemerintah IND) berani mengatakan: STOP KAPAL IKAN ASING MASUK WILAYAH IND maka dalam waktu sekejab Masyarakat Pesisir kita menjadi lebih sejahtera. Tentunya harus dibarengi dg kebijakan2 Pemerintah yang mendukung tumbuh suburnya Investasi di bidang Perikanan baik yang dilakukan oleh Investor Asing maupun dalam Negeri. SDM dan perangkat Lunak yang profesional untuk mengelola industri Perikanan, di Bumi Merah Putih sangat berlimpah...
Kapan Pak Aji...KITA laksanakan STOP KAPAL ASING masuk INDONESIA? Atau DKP ada ketakutan tidak mendapatkan Income/Restribusi? Dg kondisi yg ada sekarang ini saja Kapal Ikan Asing toh juga tidak ada manfaatnya bagi khalayak!
Percayalah, dan saya yakin pasti SUKSES : mari kita STOP!
Salam Hormat
Pemerhati Perikanan Ekonomi Kerakyatan
Best rgds, Yohanes.
KAPAL MERAH PUTIH HRS BERJAYA DILAUTNYA SENDIRI. Rabu, 15 Juli 09 - oleh : Yohanes Wijaya
YALESVEVA JAYAMAHE
SAYA SANGAT SETUJU JIKA KAPAL2 IKAN ASING DITENGGELAMKAN...TAPI BERANI atau TIDAK MELAKSANAKAN STATEMENT ITU? BERSIHKAN DULU (INTERNAL DKP) DARI ORANG2 YANG MEMILIKI KEPENTINGAN. Dan harus berani mengatakan STOP KAPAL IKAN ASING MASUK PERAIRAN INDONESIA : KITA MEMLIKI TNI-AL MARINIRnya, KITA PUNYA POLRI POLAIRnya, KITA PUNYA PSDKP....kurang apa lagi??
Mohon di periksa: di Ambon, di Tual, di Benjina (Dobo), Timika, Merauke, Tarempa, diperairan kota2 yg saya sebut itu Kpl Ikan ASING leluasa berkeliaran, tambat labuh, bunker, tramper . Memalukan pak...segeralah diREALISASI Statement bapak ini! Saya kira rekan2 Alumni Perguruan Tinggi Perikanan di-bumi Merah-Putih ini akan mendukung bapak.
China, Taiwan, Thailan sangat butuh Rawmat (ikan) dari INDONESIA, panjang garis pantai yang kita (IND) miliki berlipat kali dibandingkan mereka tapi mengapa justru INDUSTRI PERIKANAN KITA diKENDALIKAN oleh mereka? Industri Pengolahan Ikan kita 'TERPURUK', Ini sangat memalukan!
Kiata harus membuat kondisi / mengkondisikan Industri Perikanan kita BERJAYA DI NEGRI SENDIRI dengan cara menutup Kapal Ikan ASING masuk ke perairan IND.
Jadi, langkah awalnya adalah tindak tegas bagi internal DKPnya yang menjadi cukong Kapal Asing! Pantau terus Kapal2 Asing yang masih beroperasi di IND (via VMS): BBM Hasil Tangkapanya secara periodik harus di laporkan ke Darat ke Instansi terkait dan hasil Laporannya harus akuntable (bisa diakses via Internet, oleh siapapun). Dengan cara ini akan mudah diketahui kesetaraan antara (GT) kapal Vs Tonase ikan yang di LAPORkan. Dan seharusnya Sejak dari awal (Cek Pisik Kapal) harus di data secara BENAR!
Coba bapak bayangkan: di Pelabuhan Ambon yang kasat-mata (Umum bisa melihat) dan lokasinya bersebelahan dg Lanal Ambon, dekat dg Kapal Pengawas Perikanan, berulang2 terjadi tramper ikan. Belum lagi di Dobo (Benjina), Timika dan Merauke. Saat ini Arafura masih Gila...
Artinya bahwa, jika kita mau dan punya keinginan keras untuk memberantas IF dan sejenisnya (IUU) ...maka lakukan-lah secara SERIUS, Jangan hanya Jago Kandang: yang ditangkap malah kapal2 Merah Putih, Nelayan Kita terbatas pak, jangan ditakut2i terus, lama2 jadi Habis pak.
Institusi seperti DKP sudah waktunya bisa ber-manfaat bagi Ekonomi Kerakyatan. siapa lagi, Kalau bukan DKP YANG HARUS memulai ?
Kami sangat yakin: jika DKP (Pemerintah IND) berani mengatakan: STOP KAPAL IKAN ASING MASUK WILAYAH IND maka dalam waktu sekejab Masyarakat Pesisir kita menjadi lebih sejahtera. Tentunya harus dibarengi dg kebijakan2 Pemerintah yang mendukung tumbuh suburnya Investasi di bidang Perikanan baik yang dilakukan oleh Investor Asing maupun dalam Negeri. SDM dan perangkat Lunak yang profesional untuk mengelola industri Perikanan, di Bumi Merah Putih sangat berlimpah...
Kapan Pak Aji...KITA laksanakan STOP KAPAL ASING masuk INDONESIA? Atau DKP ada ketakutan tidak mendapatkan Income/Restribusi? Dg kondisi yg ada sekarang ini saja Kapal Ikan Asing toh juga tidak ada manfaatnya bagi khalayak!
Percayalah, dan saya yakin pasti SUKSES : mari kita STOP!
Salam Hormat
Pemerhati Perikanan Ekonomi Kerakyatan
Best rgds, Yohanes.
Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari Jl. Samudera No. 1 Puday, Kendari 93233, Sulawesi Tenggara
Telp. (0401) 395958, 390970 Fax. (0401)390970
kirim ke teman
versi cetak
